BURUAN IKUT, Pemprov Sumut Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan dan BBNKB, Simak Program Relaksasinya

by -68 views
Program Relaksasi PKB dan BBNKB tahun 2021 di Sumatera Utara BPPRD Sumut
Program Relaksasi PKB dan BBNKB tahun 2021 di Sumatera Utara.|Foto: Pemprov Sumut/BPPRD Sumut.

MEDANBERITA.ID – Pemprov Sumatra Utara melalui Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Sumut menggelar Program Relaksasi Pajak Kenadaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Istilah relaksasi yang sering disebut pemutihan pajak kendaraan ini mulai berlaku tanggal 25 Oktober 2021 hingga 23 Desember 2021.

Kepala BPPRD Sumut, Achmad Fadly menjelaskan, program relaksasi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur Sumut Nomor 20 Tahun 2021 tentang Relaksasi PKB dan BBNKB pada situasi pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Di samping juga sesuai Keputusan Kepala BPPRD Sumut tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Gubernur Sumut Nomor 973/1964/BPPRD-SU/2021.

“Program relaksasi ini dilaksanakan sebagai salah satu upaya pemulihan ekonomi masyarakat Sumut akibat pandemi Covid-19,” kata Fadly kepada wartawan di Medan, Senin (25/10/2021).

Kepala BPPRD Sumut Achmad Fadly (kanan) didampingi Kabid PKB BPPRD Sumut Syaiful Bahri saat memberikan keterangan kepada wartawan terkait Program Relaksasi PKB dan BBNKB tahun 2021, Senin (25/10/2021).|Foto: Istimewa.

Sebelum mengikuti Program Relaksasi 2021, para wajib pajak terlebih dahulu melakukan pendaftaran.

Pendaftaran dibuka pada tanggal 25 Oktober 2021-23 Desember 2021. Nantinya wajib pajak yang telah mendaftar, diberikan kesempatan sampai tanggal 30 Desember 2021 untuk menyelesaikan pembayaran.

“Bagi wajib pajak yang telah melakukan pendaftaran, namun tidak melakukan pembayaran sampai tanggal 30 Desember 2021, maka pendaftarannya secara otomatis akan dibatalkan melalui Aplikasi Samsat,” terangnya.

Bagi wajib pajak yang ingin mengikuti Program Relaksasi PKB dan BBNKB harus menyertakan e-KTP asli, identitas kepemilikan kendaraan yang sah berupa STNK dan BPKB serta surat-surat lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Adapun program Relaksasi PKB, yakni pembebasan pokok PKB yang tertunggak untuk PKB tahun ketiga dan seterusnya.

Pembebasan pokok PKB dilakukan bersamaan dengan pembayaran PKB pada tahun berjalan. Lalu, pembebasan pokok PKB tidak berlaku untuk kendaraan bermotor yang masih menjadi piutang pajak.

Penghapusan sanksi administrasi PKB dan BBNKB diberikan sebesar 100 persen atau menyeluruh, termasuk sanksi administrasi/denda pajak progresif.

Penghapusan sanksi administrasi/denda PKB dan sanksi administrasi/denda BBNKB tidak termasuk bagi kendaraan bermotor penyerahan pertama atau kendaraan baru.

Program relaksasi tidak termasuk untuk penghitungan pengenaan ubah bentuk dan ganti mesin

Lalu, penghapusan sanksi administrasi/denda PKB dan BBNKB diberikan bagi kendaraan bermotor angkutan umum yang telah memiliki Badan Hukum serta mematuhi persyaratan izin penyelenggaraan angkutan umum dan izin trayek atau izin tidak dalam trayek, sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Sementara pembebasan BBNKB untuk penyerahan kedua dan seterusnya diberikan 100 persen atau menyeluruh.

Pembebasan BBNKB diberikan kepada kendaraan bermotor yang akan melakukan mutasi masuk dari luar Sumut dan mutasi antar kabupaten/kota dalam provinsi.

Terakhir pembebasan BBNKB diberikan dengan ketentuan batas waktu Surat Ketentuan Fiskal paling lama ditetapkan tanggal 23 Desember 2021.

Nah untuk lebih mudah memahami syarat dan ketentuannya, berikut penjelasan secara terperincinya:

Relaksasi PKB dan BBN-KB 2021

PEMBEBASAN PKB

1. Pembebasan Pokok PKB adalah Pokok PKB yang tertunggak untuk PKB Tahun Ketiga dan seterusnya;

2. Pembebasan Pokok PKB dilakukan bersamaan dengan pembayaran PKB pada Tahun berjalan;

3. Pembebasan Pokok PKB tidak berlaku untuk Kendaraan Bermotor yang masih menjadi Piutang Pajak;

4. Pembebasan Pokok PKB tidak berlaku jika pembayaran belum dilakukan tanggal 30 Desember 2021 dan harus dilakukan penetapan ulang.

PEMBEBASAN BBNKB II

1. Pembebasan BBNKB untuk Penyerahan Kedua dan seterusnya diberikan 100% (seratus persen) atau menyeluruh;

2. Pembebasan BBNKB untuk Penyerahan Kedua dan seterusnya diberikan kepada Kendaraan Bermotor yang akan melakukan Mutasi masuk dari luar Provinsi Sumatera Utara dan Mutasi antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi (Mutasi antar SAMSAT);

3. Pembebasan BBNKB diberikan dengan ketentuan batas waktu Surat Keterangan Fiskal paling lama ditetapkan tanggal 23 Desember 2021.

PEMBEBASAN Sanksi Administrasi/Denda PKB dan BBNKB

1. Penghapusan Sanksi Administrasi PKB dan BBNKB diberikan sebesar 100% (seratus persen) atau menyeluruh, termasuk Sanksi Administrasi/Denda Pajak Progressif;

2. Penghapusan Sanksi Administratif/Denda PKB dan Sanksi Administratif/Denda BBNKB tidak termasuk bagi Kendaraan Bermotor Penyerahan I (Pertama) atau Kendaraan Baru;

3. Penghapusan Sanksi Administratif/Denda PKB dan Sanksi Administratif/Denda BBNKB tidak termasuk untuk penghitungan pengenaan ubah bentuk;

4. Penghapusan Sanksi Administratif/Denda PKB dan Sanksi Administratif/Denda BBNKB yang diberikan bagi Kendaraan Bermotor Angkutan Umum yang telah memiliki Badan Hukum serta memenuhi syarat-syarat perizinan umum dan izin trayek atau izin tidak dalam trayek, sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pengesahan dan Pergantian STNK

Untuk persyaratan pengurusan PKB untuk pengesahan STNK setiap tahun dan pergantian STNK setiap 5 (Lima) tahun antara lain:

1. E-KTP

2. STNK atau SKPD Asli

3. BPKB Asli (jika pergantian STNK)

4. Kendaraan, cek fisik, kendaraan nomor mesin (jika pergantian STNK)

Pengurusan Pengesahan STNK setiap tahun dapat dilaksanakan di sentra layanan SAMSAT seperti SAMSAT Induk, SAMSAT Gerai, SAMSAT Corner/Mall, SAMSAT Drive Thru, Bus SAMSAT Keliling, dan SAMSAT Saminten.

Pengurusan Pergantian STNK setiap 5 (Lima) tahun dapat dilakukan di SAMSAT Induk (tempat kendaraan yang bersangkutan hanya terdaftar)

BBN-KB Kedua

Persyaratan pengurusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya yakni :

1. E-KTP

2. STNK atau SKPD Asli

3. BPKB Asli (jika pergantian STNK)

4. Kendaraan, cek fisik, kendaraan nomor mesin (jika pergantian STNK)

5. Kwitansi Jual Beli atau Keterangan Lainnya

Pengurusan BBN-KB hanya dapat dilakukan di SAMSAT Induk (tempat kendaraan yang bersangkutan tercatat)

(mber01/medanberita.id)